BAB 9: SISTEM PERDAGANGAN BERKEADILAN

 # BAB 9: SISTEM PERDAGANGAN BERKEADILAN

## A. Perdagangan dalam Perspektif Pancasila dan Islam: Etika sebagai Pondasi

Perdagangan dalam kedua sistem ini tidak dipandang sebagai aktivitas netral-nilai yang tunduk sepenuhnya pada hukum permintaan-penawaran, melainkan aktivitas yang terikat pada etika sebagai fondasi. Sebagaimana dibahas pada bagian pendahuluan (etika bisnis Islam), Rasulullah ﷺ sendiri adalah seorang pedagang yang meletakkan dasar etika perdagangan melalui prinsip **SIFAT** (shiddiq, istiqamah, fathanah, amanah, tabligh) — kejujuran, konsistensi, profesionalisme, amanah, dan komunikasi yang jujur menjadi prasyarat legitimasi setiap transaksi perdagangan.

Dalam Ekonomi Pancasila, etika perdagangan dijiwai oleh asas kekeluargaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa (dibahas Bab 2) — perdagangan yang sehat adalah yang tidak semata mengejar keuntungan maksimal, tetapi memperhatikan kemaslahatan bersama dan tidak merugikan pihak lain. Titik temu keduanya: perdagangan yang etis dipandang sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama, bukan arena kompetisi bebas nilai di mana pihak kuat berhak mengeksploitasi pihak lemah.

## B. Larangan Gharar, Maysir, dan Riba sebagai Landasan Perdagangan Sehat

Sebagaimana disinggung pada Bab 5, tiga larangan pokok menjadi fondasi transaksi perdagangan yang sehat dalam Islam:

- **Riba** — tambahan/bunga dalam transaksi utang-piutang yang dipandang eksploitatif karena memberi keuntungan pada satu pihak tanpa risiko usaha riil yang ditanggung bersama.

- **Gharar** — ketidakpastian atau ketidakjelasan berlebihan dalam objek transaksi (barang, harga, waktu penyerahan) yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena informasi yang tidak simetris.

- **Maysir** — unsur perjudian/spekulasi murni dalam transaksi, di mana keuntungan satu pihak semata bergantung pada kerugian pihak lain tanpa nilai tambah ekonomi riil.

Ketiga larangan ini bersama-sama membentuk kerangka **perdagangan sehat**: transaksi harus jelas objeknya, adil bagi kedua pihak, dan didasarkan pada pertukaran nilai riil — bukan spekulasi atau eksploitasi posisi tawar. Kerangka ini relevan langsung dengan tata kelola perdagangan modern, termasuk perdagangan berjangka, praktik trading spekulatif, dan skema investasi yang tidak transparan, yang kerap menjadi persoalan dalam pasar keuangan kontemporer.

## C. Daya Saing Nasional dan Kemandirian Ekonomi: Antara Izzah (Kemuliaan) dan Kedaulatan Ekonomi

**Izzah** dalam wacana Islam merujuk pada kemuliaan dan kehormatan yang harus dijaga oleh umat, termasuk dalam ranah ekonomi — sebuah bangsa yang bergantung sepenuhnya pada bangsa lain untuk kebutuhan pokoknya dipandang kehilangan sebagian kemuliaannya (*izzah*). Prinsip ini menuntut agar umat Islam, dan dalam konteks lebih luas suatu bangsa, membangun kemandirian ekonomi (*istighna*) sebagai bagian dari martabat kolektif — bukan sekadar target teknokratis pertumbuhan ekonomi.

Konsep ini menemukan padanan langsung dalam kebijakan **kedaulatan ekonomi** Indonesia kontemporer. Strategi ekonomi dan fiskal pemerintah, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan, difokuskan pada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pembiayaan prioritas jangka menengah, serta langkah menjaga daya tahan ekonomi dan melindungi rakyat termasuk UMKM. Daya saing nasional dalam kerangka Pancasila-Islam, dengan demikian, tidak diukur semata dari pertumbuhan ekspor atau investasi asing, tetapi dari sejauh mana bangsa mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan strategisnya — sebuah nilai yang menyatukan konsep izzah Islam dengan cita-cita kemandirian nasional Pancasila.

## D. Perdagangan Internasional: Neraca Keadilan antara Kepentingan Nasional dan Maslahah Ammah

Perdagangan internasional dalam kerangka Sistem Ekonomi Pancasila-Islam ditimbang melalui dua neraca yang harus diseimbangkan: **kepentingan nasional** (perlindungan pasar domestik, industri strategis, dan lapangan kerja dalam negeri) dan ***maslahah ammah*** (kemaslahatan umum yang lebih luas, termasuk kerja sama lintas negara dan tanggung jawab terhadap komunitas ekonomi global, khususnya sesama negara Muslim dan negara berkembang).

Islam tidak mengharamkan perdagangan lintas negara — sejarah panjang jalur sutra dan jaringan perdagangan Islam klasik justru menunjukkan keterbukaan terhadap perdagangan internasional selama dilandasi prinsip keadilan dan tidak merugikan (dibahas dalam kerangka larangan gharar, riba, dan ihtikar pada Bab 8-9). Namun maslahah ammah menuntut agar keterbukaan ini tidak mengorbankan kedaulatan pangan dan energi domestik (sebagaimana izzah menuntut kemandirian), sehingga perdagangan internasional yang ideal dalam kerangka ini bersifat **selektif-strategis**: terbuka pada sektor yang saling menguntungkan, namun protektif pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak — sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas cabang produksi strategis dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dibahas pada Bab 8.

## E. Pasar dan Mekanisme Harga: Hisbah sebagai Instrumen Keadilan Pasar

Sebagaimana dibahas pada Bab 6, institusi **hisbah** dalam sejarah Islam berfungsi mengawasi mekanisme pasar untuk memastikan kompetisi sehat, informasi yang merata antarpihak, dan harga yang terbentuk secara adil. Dalam konteks sistem perdagangan, hisbah menjadi instrumen kunci untuk mencegah dua distorsi utama: **ihtikar** (penimbunan yang menciptakan kelangkaan artifisial) dan **tas'ir zalim** (penetapan harga sepihak yang tidak adil, baik oleh penjual maupun -dalam kondisi tertentu- oleh negara).

Prinsip dasarnya: harga idealnya terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar yang sehat (permintaan-penawaran yang tidak terdistorsi manipulasi), namun ketika distorsi terjadi — misalnya penimbunan bahan pokok yang menyulitkan masyarakat — negara wajib melakukan intervensi demi menjaga agar harga yang terjadi adalah harga yang adil. Fungsi ini di Indonesia modern tersebar ke berbagai lembaga: Kementerian Perdagangan (stabilisasi harga bahan pokok), Badan Pangan Nasional, hingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjalankan mandat UU No. 5/1999 tentang larangan monopoli — kelembagaan modern yang secara fungsional mewarisi peran hisbah klasik.

## F. ASEAN dan Perdagangan Global: Posisi Strategis Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN, secara konsisten menargetkan posisi sebagai **pusat ekonomi syariah dunia**. Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025 menegaskan tekad Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada 2029, melalui kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat rantai nilai halal, pembiayaan syariah yang inklusif, serta literasi ekonomi syariah — dengan pangsa aset keuangan syariah nasional yang telah mencapai 51,42% dan terus didorong meningkat.

Sejumlah inisiatif strategis telah diluncurkan Bank Indonesia untuk memperkuat posisi ini, di antaranya **JAWARA Ekspor** (Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor) untuk memperkuat integrasi sistem ekspor produk halal dan kerja sama internasional, **GEMA Halal** untuk mengakselerasi rantai nilai halal, serta **SAPA Syariah** dan **KANAL ZISWAF** untuk memperkuat sinergi perdagangan-pembiayaan syariah dan pengelolaan ZISWAF nasional. Meski demikian, sejumlah pihak mengakui Indonesia relatif terlambat dibanding negara lain — Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama Indonesia baru berdiri 1991, sementara Malaysia telah mengembangkan ekonomi syariahnya sejak 1963 — sehingga akselerasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Dalam konteks ASEAN, posisi strategis Indonesia ini relevan langsung dengan tema perdagangan berkeadilan yang dibahas sepanjang bab ini: sebagai pemain ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia memiliki daya tawar untuk mendorong standar perdagangan yang lebih berkeadilan dalam kerja sama ekonomi regional (ASEAN Economic Community), sekaligus menjadikan nilai-nilai perdagangan Islam-Pancasila (larangan eksploitasi, keterbukaan yang selektif-strategis, kedaulatan pangan-energi) sebagai kontribusi normatif Indonesia bagi tata kelola perdagangan global yang lebih adil.

---

**Sumber rujukan**: Bank Indonesia, *Indonesia Bertekad Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia* (Siaran Pers BI, Agustus 2025); *Indonesia Bisa Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia, Erick Thohir Akui Terlambat* (Bisnis.com); Kementerian Keuangan, *Indonesia Bisa Jadi Pusat Ekonomi Keuangan Syariah Dunia* (DJPPR/Fiskal Kemenkeu); *Menuju Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia* (Media Indonesia, mengutip Wapres Ma'ruf Amin); Antara News, *BI Dukung Indonesia Jadi Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia*; Kemenko PMK, *Literasi Ekonomi Syariah Kunci Wujudkan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia* (2025); serta rujukan larangan gharar, maysir, riba dan konsep hisbah dari Bab 5 dan 6 (Jurnal Taswiq INKADHA; Repository IAIN Syekh Nurjati Cirebon); UU No. 5 Tahun 1999; UUD 1945 Pasal 33.