BAB 8: SISTEM INDUSTRI BERKEADILAN DAN BERBASIS NILAI

 # BAB 8: SISTEM INDUSTRI BERKEADILAN DAN BERBASIS NILAI

## A. Demokrasi Ekonomi dalam Sektor Industri: Antara Amanah Konstitusi dan Fiqh Muamalah

Demokrasi ekonomi, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, menghendaki agar produksi dalam sektor industri dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat, dengan kemakmuran rakyat — bukan kemakmuran perseorangan — sebagai tujuan utama. Prinsip ini menegaskan bahwa sektor industri, khususnya yang berkaitan dengan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh kepentingan segelintir pemodal.

Dalam fiqh muamalah, prinsip yang sejalan diwujudkan melalui konsep *syirkah* (kemitraan usaha) yang dibahas pada Bab 5 dan 7 — model kerja sama industri yang membagi hasil usaha sesuai kontribusi riil masing-masing pihak (modal, tenaga, keahlian), bukan semata kekuatan modal. Titik temu keduanya terletak pada penolakan struktur industri yang bersifat ekstraktif-sepihak: baik amanah konstitusi maupun fiqh muamalah menuntut agar tata kelola industri melibatkan partisipasi pekerja dan masyarakat, bukan sekadar hubungan modal-buruh yang transaksional semata.

## B. Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional dan Relevansinya dengan Syirkah Islam

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 5, koperasi ditetapkan sebagai "soko guru perekonomian nasional" dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 — pilar utama yang menopang keseluruhan bangunan ekonomi Indonesia, khususnya di level industri kerakyatan dan usaha kecil-menengah. Posisi istimewa ini bukan kebetulan sejarah, melainkan warisan langsung dari akar pergerakan ekonomi kerakyatan yang telah dibahas pada Bab 3 — dari fungsi tolong-menolong Sarekat Dagang Islam hingga koperasi Muhammadiyah dan pesantren NU.

Dalam kerangka syirkah Islam, koperasi dipandang sebagai bentuk **syirkah ta'awuniyah** — kerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan, yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Relevansi koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional dengan syirkah Islam terletak pada kesamaan filosofi dasarnya: keduanya menempatkan kolektivitas usaha sebagai basis penguatan ekonomi kelas menengah-bawah, sebagai penyeimbang struktural terhadap dominasi korporasi besar dalam sektor industri.

## C. BUMN, Usaha Swasta, dan Koperasi: Tata Peran dalam Bingkai Syariah dan Pancasila

Sejalan dengan tiga jenis kepemilikan dalam fikih ekonomi Islam yang dibahas pada Bab 7 (individu, publik, negara), struktur pelaku ekonomi nasional Indonesia juga terdiri dari tiga pilar utama yang saling melengkapi dalam sektor industri:

1. **BUMN** — merepresentasikan kepemilikan negara/publik, mengelola cabang produksi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak (energi, air, infrastruktur dasar), sejalan dengan konsep kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*) dalam Islam yang melarang sumber daya vital dimonopoli individu atau kelompok tertentu karena dapat menghambat kesejahteraan sosial.

2. **Usaha swasta** — merepresentasikan kepemilikan individu yang diakui sah selama diperoleh melalui cara yang halal dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan, memberi ruang bagi inisiatif dan inovasi industri.

3. **Koperasi** — merepresentasikan kepemilikan kolektif berbasis kekeluargaan, mengisi ruang antara negara dan swasta murni, sebagaimana dibahas pada poin B di atas.

Ketiganya, dalam bingkai Pancasila dan syariah, tidak dipandang sebagai kompetitor yang saling meniadakan, melainkan tiga pilar yang saling mengisi ruang ekonomi sesuai fungsinya masing-masing — negara pada sektor vital-strategis, swasta pada sektor kompetitif-inovatif, dan koperasi pada sektor kerakyatan-kolektif.

## D. Industri Halal sebagai Titik Temu: Peluang Strategis Nasional

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis dalam ekonomi syariah global seiring meningkatnya populasi Muslim, perubahan pola konsumsi, dan berkembangnya gaya hidup halal di berbagai negara. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (lebih dari 240 juta jiwa), Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan industri halal global, didukung oleh ketersediaan sumber daya alam, pertumbuhan UMKM, serta dukungan regulasi dan digitalisasi.

Pemerintah Indonesia telah menyusun **Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029** melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang menyoroti pentingnya ekonomi syariah dan gaya hidup halal sebagai elemen strategis pendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kementerian Perindustrian juga menginisiasi pembangunan **Kawasan Industri Halal (KIH)** sebagai strategi utama mendukung ekonomi syariah nasional, meski implementasinya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya minat investasi, belum terbangunnya ekosistem halal yang terintegrasi, dan lambatnya adopsi teknologi digital dalam sertifikasi.

Industri halal menjadi **titik temu paling konkret** antara Sistem Ekonomi Pancasila-Islam sebagai kerangka nilai dan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional riil: ia tidak sekadar sektor ekonomi biasa, melainkan instrumen strategis untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam pembangunan ekonomi modern, sekaligus memperkuat daya saing global Indonesia — pertemuan antara idealisme nilai (Bab 1-7) dengan agenda pembangunan konkret (kepentingan nasional Pancasila).

## E. Tata Kelola Industri yang Berkeadilan: Larangan Monopoli, Ihtikar, dan Penguasaan Hajat Hidup Orang Banyak

Penting dipahami bahwa dalam pandangan hukum Islam, monopoli (dalam pengertian menjadi satu-satunya penjual/produsen) pada dasarnya **tidak dilarang secara mutlak** — siapa pun boleh berusaha tanpa peduli apakah ia satu-satunya pemain di pasar, selama tidak melanggar nilai-nilai Islam. Yang secara tegas dilarang adalah **ihtikar** — tindakan menimbun atau sengaja membatasi pasokan barang untuk menaikkan harga demi keuntungan di atas normal (*monopolist rent*), sebuah larangan yang bersumber dari hadis Rasulullah ﷺ dan ditegaskan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan publik, bahkan dicap dosa besar karena menyulitkan masyarakat banyak.

Dari sisi hukum positif Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan empat unsur pokok: pemusatan kekuatan ekonomi, berada pada satu/lebih pelaku usaha, menimbulkan persaingan tidak sehat, dan merugikan kepentingan umum. Kajian komparatif menyimpulkan terdapat **kesamaan tujuan mendasar** antara UU No. 5/1999 dan prinsip hukum bisnis Islam — keduanya bertujuan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat demi mewujudkan keadilan ekonomi, meski Islam mengambil pendekatan yang lebih spesifik: bukan menyasar struktur pasar (monopoli itu sendiri), melainkan menyasar **perilaku eksploitatif** (ihtikar) yang muncul dari struktur tersebut.

Prinsip ini juga menjelaskan mengapa negara diperbolehkan, bahkan diwajibkan, menguasai monopoli atas komoditas tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak — dalam tradisi fikih klasik disebutkan tiga hal yang secara umum dikuasai negara: air, rumput (padang penggembalaan), dan api (energi) — sejalan persis dengan semangat Pasal 33 ayat (2)-(3) UUD 1945 tentang penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak.

## F. Industrialisasi Berbasis Kemaslahatan: Maslahah Mursalah dan Kepentingan Publik

**Maslahah mursalah** adalah metode ijtihad dalam ushul fiqh yang memungkinkan penetapan hukum atau kebijakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum, sekalipun tidak terdapat nash (teks Al-Qur'an/Hadis) yang secara eksplisit mengaturnya — selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah secara umum. Metode ini menjadi instrumen penting bagi kebijakan industrialisasi kontemporer, karena banyak persoalan industri modern (misalnya regulasi digital, kebijakan energi terbarukan, atau tata kelola rantai pasok global) tidak memiliki preseden tekstual langsung dalam sumber klasik.

Dalam konteks tata kelola monopoli yang dibahas pada poin E, prinsip maslahah menjadi dasar mengapa pengendalian monopoli berbasis syariah memerlukan pendekatan multidimensional yang menekankan keseimbangan antara kebebasan usaha dan kemaslahatan publik — Islam tidak melarang monopoli secara mutlak, namun membatasi agar tidak muncul ihtikar dan manipulasi distribusi, sehingga monopoli hanya dapat diterima bila tetap menjaga keseimbangan akses ekonomi dalam koridor kemaslahatan publik. Dalam kondisi tertentu, prinsip ini bahkan membuka ruang bagi intervensi langsung pemerintah demi menjaga harga yang adil, ketika mekanisme pasar semata dinilai berpotensi merugikan konsumen.

Industrialisasi berbasis maslahah mursalah, dengan demikian, menjadi kerangka metodologis yang memungkinkan Sistem Ekonomi Pancasila-Islam terus beradaptasi terhadap perkembangan industri kontemporer — termasuk isu-isu baru seperti monopoli platform digital — tanpa kehilangan pijakan nilai dasarnya, karena kepentingan publik (yang identik dengan cita-cita keadilan sosial Pancasila) dijadikan tolok ukur utama dalam menilai keabsahan setiap kebijakan industri baru.

---

**Sumber rujukan**: *Industri Halal sebagai Penggerak Utama Ekonomi Syariah Global* (Jurnal Al-Intifaq, UIN Mahmud Yunus Batusangkar); *Ekonomi Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Industri Halal* (Sharia Knowledge Centre, mengutip Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029, KNEKS); *Industri Halal dalam Ekonomi Syariah sebagai Strategi Efektif* (Jurnal JSEN, Universitas Insan Cendekia); *Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia* (Jurnal JEI, STIE AAS); *Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH)* (Lisensi UIN Jakarta); *Penguatan Ekosistem Industri Halal Nasional* (Jurnal Al-Mudayanah, Athallah Publishing); *Larangan Monopoli Menurut Hukum Islam* (ResearchGate); *Larangan Monopoli Pangan dalam Al-Qur'an* (NU Online Tafsir); *Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam* (ResearchGate/Jurnal Al-Maslahah IAIN Pontianak); *Larangan Praktek Monopoli Barang* (Jurnal Kalam Keadilan, Univa Medan); *Monopoli dan Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Jurnal JKHPK); Asy'ari Hasan, *Monopoli dan Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Islam*; *Perspektif terhadap Larangan Praktik Monopoli* (Jurnal MRBEST); UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UUD 1945 Pasal 33; QS. Al-Baqarah: 188.