BAB 7: EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

 # BAB 7: EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

## A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar "Jalan Tengah"

Sebagaimana dibahas pada Bab 4, ekonomi Islam kerap dilabeli sebagai "jalan tengah" antara kapitalisme dan sosialisme. Namun label ini berpotensi menyesatkan jika dipahami sebagai sekadar *rata-rata* atau *kompromi eklektik* dari dua sistem yang sudah ada. Padahal, sistem ekonomi Islam menetapkan batas-batas kepemilikan, mengelola sumber daya strategis sebagai milik umum, melarang riba, dan menjadikan distribusi kekayaan sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi — dengan negara diposisikan bukan sebagai pemungut pajak utama sebagaimana lazimnya negara modern, melainkan sebagai **pengelola amanah** yang memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi sesuai syariat. Struktur logika ini berbeda secara kualitatif dari kapitalisme maupun sosialisme, bukan sekadar posisi tengah di antara keduanya pada satu garis spektrum yang sama.

Hal yang sama berlaku bagi Ekonomi Pancasila: ia tidak dirancang sebagai rata-rata matematis antara kapitalisme dan sosialisme, melainkan sebagai sistem yang berangkat dari nilai kebangsaan dan ketuhanan yang khas Indonesia (dibahas Bab 3–4). Sistem Ekonomi Pancasila-Islam, sebagai gabungan keduanya, karena itu perlu ditegaskan bukan sebagai "jalan tengah kuadrat" (tengah dari tengah), melainkan sebagai **sistem sui generis** — sistem yang berdiri di atas basis epistemologisnya sendiri (wahyu Islam dan konsensus konstitusional Pancasila), yang kebetulan menghasilkan beberapa titik temu struktural dengan elemen kapitalisme (pengakuan hak milik) dan sosialisme (keberpihakan pada pemerataan), tanpa menjadikan keduanya sebagai rujukan primer.

## B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global

Orisinalitas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam terletak pada tiga lapis yang saling menopang:

1. **Akar lokal** — sebagaimana diuraikan pada Bab 3, sistem ini berangkat dari pengalaman historis Nusantara: pertemuan adat, gotong royong, dan lembaga ekonomi kerakyatan seperti koperasi, yang tidak dapat ditemukan padanan identiknya di negara lain.

2. **Nilai universal Islam** — prinsip tauhid, keadilan ('adl), larangan riba, dan kepemilikan sebagai amanah bersifat universal dan berlaku lintas geografi-budaya, memberi sistem ini kedalaman teologis dan hukum yang telah teruji lebih dari 14 abad.

3. **Konteks global kontemporer** — sistem ini dirumuskan untuk menjawab persoalan ekonomi masa kini (ketimpangan, krisis moral pasar bebas, kegagalan negara kesejahteraan berbasis utang) dengan kerangka yang tetap relevan dan implementatif, bukan sekadar romantisme nostalgia masa lalu.

Orisinalitas ini penting ditegaskan karena, sebagaimana dicatat pada Bab 4, ada risiko nyata bahwa sistem yang tidak memiliki kejelasan konseptual akan "tenggelam" kembali menjadi salah satu sistem besar yang sudah mapan. Basis tiga lapis di atas berfungsi sebagai jangkar yang menjaga agar Sistem Ekonomi Pancasila-Islam tetap dikenali sebagai entitas tersendiri, bukan sekadar varian lokal dari kapitalisme atau sosialisme.

## C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam: Individu, Kolektif, dan Negara dalam Bingkai Amanah Ilahi

Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:

1. **Kepemilikan individu** (*al-milkiyyah al-fardiyyah*) — hak seseorang atas harta yang diperoleh melalui cara yang dibenarkan syariat (bekerja, berdagang, warisan), diakui sepanjang pemanfaatannya tidak merugikan sosial dan tetap dalam koridor hukum syariah.

2. **Kepemilikan umum/publik** (*al-milkiyyah al-'ammah*) — kepemilikan atas sumber daya yang dibutuhkan masyarakat secara kolektif, seperti air, energi, dan mineral strategis, yang menurut fuqaha tidak boleh dimonopoli individu atau kelompok tertentu karena dapat menghambat kesejahteraan sosial.

3. **Kepemilikan negara** (*milkiyyah ad-daulah*) — harta yang dikelola pemerintah sebagai representasi umat, seperti hasil pajak syar'i dan pengelolaan sumber daya, dengan tujuan menyalurkan manfaatnya secara setara dan adil.

Ketiganya bersandar pada satu prinsip payung: kepemilikan bukanlah hak mutlak sebagaimana dalam kapitalisme, dan bukan pula ditiadakan sebagaimana dalam sosialisme, melainkan **amanah dari Allah SWT** yang harus dipertanggungjawabkan secara sosial dan spiritual (QS. An-Nur: 33). Negara dalam kerangka ini bertindak sebagai pengelola amanah (*trustee*) atas harta yang bukan milik individu maupun umum, bukan sekadar regulator pasif.

**Sintesis dengan Pancasila**: klasifikasi tripartit ini berkorespondensi rapi dengan struktur kepemilikan dalam UUD 1945 Pasal 33 — kepemilikan individu diakui melalui hak usaha swasta dan koperasi (ayat 1 dan penjelasannya), kepemilikan publik/negara diwujudkan melalui penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak (ayat 2-3). Perbedaannya, kerangka Islam menambahkan **dimensi teologis eksplisit** (amanah Ilahi) sebagai justifikasi tertinggi di balik ketiga jenis kepemilikan tersebut — sesuatu yang dalam UUD 1945 hanya tersirat melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa elaborasi hukum fikih yang rinci.

## D. Perbandingan Paradigma: Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Sistem Integratif

| Aspek | Kapitalisme | Sosialisme | Ekonomi Islam | Ekonomi Pancasila | Sistem Integratif Pancasila-Islam |

|---|---|---|---|---|---|

| **Kepemilikan** | Individu, absolut | Kolektif/negara, individu ditiadakan | Individu-publik-negara, bersifat amanah | Individu-koperasi-negara (Ps. 33) | Individu-koperasi-negara, berbingkai amanah Ilahi |

| **Peran negara** | Minimal (laissez-faire) | Dominan/total | Regulator via hisbah, seimbang | Regulator demokrasi ekonomi | Regulator berbasis musyawarah dan maqashid |

| **Motif ekonomi** | Maksimalisasi laba pribadi | Kesetaraan kolektif | Falah (dunia-akhirat) | Kesejahteraan bersama | Falah dan keadilan sosial terpadu |

| **Sumber norma** | Rasionalitas sekuler | Ideologi materialis-historis | Wahyu (Qur'an-Sunnah) | Konsensus konstitusional | Wahyu + konsensus konstitusional |

| **Distribusi** | Mekanisme pasar bebas | Redistribusi paksa negara | ZISWAF + larangan riba | Koperasi + demokrasi ekonomi | ZISWAF + koperasi + kekeluargaan |

| **Basis moral** | Terpisah dari agama | Terpisah dari agama | Tauhid, integral | Ketuhanan YME, integral | Tauhid dan Ketuhanan YME, integral |

Ekonomi Islam menawarkan sistem yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, dibandingkan kapitalisme yang berorientasi pada kepemilikan individu dan keuntungan, serta sosialisme yang menekankan kepemilikan kolektif dan kontrol negara — sebuah karakterisasi yang, dengan penyesuaian istilah, berlaku pula bagi Ekonomi Pancasila dan menjadi basis argumen bahwa Sistem Integratif Pancasila-Islam adalah pengembangan lanjut dari titik temu keduanya, bukan sekadar duplikasi salah satu sistem.

## E. Ciri-Ciri Khas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Matriks Sintesis

Berdasarkan uraian Bab 1 hingga 7, dapat dirumuskan ciri-ciri khas yang membedakan Sistem Ekonomi Pancasila-Islam dari sistem manapun:

1. **Berbasis ganda tapi koheren** — bersandar pada dua sumber otoritas (wahyu Islam dan konstitusi Pancasila) yang meski berbeda sifat pengikatnya (religius vs. konstitusional), bertemu pada level tujuan (maqashid dan keadilan sosial).

2. **Kepemilikan bertingkat dalam bingkai amanah** — mengakui tiga jenis kepemilikan (individu, publik/kolektif, negara) yang semuanya tunduk pada prinsip amanah Ilahi dan asas kekeluargaan.

3. **Ekonomi berkeadaban** — menjadikan etika bisnis (SIFAT: shiddiq, istiqamah, fathanah, amanah, tabligh — Bab pendahuluan) dan moralitas Pancasila sebagai prasyarat, bukan tambahan opsional, bagi legitimasi aktivitas ekonomi.

4. **Redistribusi terlembaga, bukan karitatif semata** — ZISWAF dan koperasi difungsikan sebagai instrumen struktural dalam sistem, bukan filantropi sukarela di luar sistem.

5. **Negara sebagai wasit-pengelola amanah**, bukan pemain dominan maupun penonton pasif — hadir melalui musyawarah (syura/demokrasi ekonomi) dan pengawasan pasar (hisbah/regulasi negara).

6. **Berorientasi falah dan keadilan sosial**, melampaui ukuran PDB, sebagaimana dibahas pada Bab 6 — kesejahteraan diukur secara holistik: material, sosial, dan spiritual sekaligus.

7. **Berakar Nusantara, bernafas universal** — mengintegrasikan kearifan lokal (gotong royong, ta'awun) dengan prinsip syariah yang berlaku universal, menjadikannya kontekstual bagi Indonesia namun tidak tercerabut dari rujukan global Islam.

Ketujuh ciri ini bersama-sama membentuk identitas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam sebagai entitas yang orisinal — bukan kapitalisme yang dipermak nilai agama, bukan pula sosialisme yang dibungkus retorika keislaman, melainkan sistem yang lahir dari sintesis genuine antara dua sumber nilai yang, sebagaimana ditunjukkan sepanjang kajian ini, memiliki banyak titik temu struktural namun tetap mempertahankan keunikan masing-masing sumbernya.

---

**Sumber rujukan**: *Harta dan Kepemilikan dalam Islam* (PKEBS FEB UGM); Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik dalam Islam* (Repository UIN Syahada); *Konsep Kepemilikan dalam Fiqh Muamalah*, mengutip Taqiyuddin An-Nabhani (Jurnal Socius, Daarul Huda); *Konsep Kepemilikan Harta dalam Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jurnal RIGGS, mengutip Kamali 2019); Muhammad Husain Abdullah, *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam* (Muslimah News); *Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam: Antara Privat dan Publik* (Jurnal Santri, mengutip Tamsir 2019 dan Niko Muhammad Almahmudi 2020); *Sistem Ekonomi Islam dalam Penerapannya Sepanjang Sejarah* (TintaSiyasi.id); Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 4 No. 2 (2025); *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, mengutip Pratama et al. 2023 (Jurnal JICN); UUD 1945 Pasal 33; QS. An-Nur: 33.