BAB 4: SISTEM EKONOMI: KERANGKA KONSEPTUAL TERPADU

A. Definisi dan Unsur-Unsur Sistem Ekonomi: Perspektif Komparatif

Secara umum, sistem ekonomi adalah seperangkat aturan, kelembagaan, dan mekanisme yang mengatur bagaimana suatu masyarakat menjawab persoalan mendasar kelangkaan sumber daya (scarcity) — apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa hasil produksi didistribusikan. Persoalan kelangkaan inilah yang mendasari mengapa setiap peradaban perlu merumuskan sistem ekonominya masing-masing.

Secara komparatif, tiga unsur pokok yang membedakan satu sistem ekonomi dari sistem lainnya adalah: (1) kepemilikan — siapa yang berhak memiliki alat produksi (individu, negara, atau kombinasi keduanya); (2) mekanisme alokasi — apakah melalui pasar bebas, perencanaan pusat, atau kombinasi keduanya; dan (3) tujuan akhir — apakah pertumbuhan dan efisiensi (kapitalisme), pemerataan dan kontrol kolektif (sosialisme), atau keseimbangan antara efisiensi dan keadilan yang dilandasi nilai moral-transenden (ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila).

Dalam kerangka komparatif ini, kapitalisme menempatkan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi sebagai pusat kegiatan ekonomi serta mendorong persaingan bebas dan akumulasi keuntungan; sosialisme menekankan pemerataan dan kepemilikan kolektif atas sumber daya di bawah kendali negara. Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila, sebagai dua sistem yang menjadi fokus kajian ini, sama-sama diposisikan sebagai varian dari sistem ekonomi campuran (mixed economy) yang mengambil unsur positif dari kapitalisme (pengakuan hak milik pribadi, insentif usaha) dan sosialisme (keberpihakan pada pemerataan), namun mengikatnya pada kerangka nilai yang lebih tinggi — moral dan teologis.

B. Kritik terhadap Kapitalisme dan Sosialisme: Suara Pancasila dan Islam

Kritik Islam terhadap kapitalisme: Menurut Yusuf al-Qardhawi, sistem ekonomi materialis (kapitalisme) tegak di atas pengkultusan kebebasan individu yang lepas dari segala ikatan — setiap individu bebas memiliki, mengembangkan, dan membelanjakan hartanya tanpa aturan dan pembatasan berarti, sementara hak masyarakat atas harta tersebut menjadi sangat lemah dan hampir tidak berpengaruh. Kondisi ini, menurutnya, membuat pelaku ekonomi kehilangan rasa pengawasan dan tanggung jawab batin, karena tidak ada lagi kesadaran ketuhanan yang mengawasi perilaku mereka selain hukum positif yang bisa dihindari. Kajian lain menegaskan bahwa kapitalisme dan sosialisme sama-sama cenderung mengutamakan keuntungan (baik individu maupun kolektif) dengan cara yang eksploitatif atas sumber daya ekonomi, yang pada praktiknya kerap merugikan kelompok masyarakat tertentu.

Kritik Islam terhadap sosialisme: Berbeda dari kapitalisme, sosialisme mengubah hak-hak individu menjadi milik bersama di bawah kendali negara, sehingga menghilangkan pengakuan atas kepemilikan pribadi — sebuah posisi yang juga ditolak Islam karena Islam mengakui kepemilikan pribadi sebagai hak yang sah selama diperoleh dan digunakan sesuai syariah, tanpa dapat diganggu gugat secara paksa oleh siapa pun, termasuk negara. Islam ditempatkan pada posisi tengah dalam hal intervensi negara: aliran kapitalis tidak mentolerir campur tangan negara dalam ekonomi, sedangkan aliran sosialis menghendaki dominasi negara untuk menghapus kepemilikan pribadi — sementara Islam memberikan ruang intervensi negara yang terbatas dan proporsional.

Suara Pancasila: Kritik yang sejalan juga muncul dari pemikir Ekonomi Pancasila, yang memandang bahwa baik kapitalisme (yang melahirkan ketimpangan struktural dan individualisme berlebihan) maupun sosialisme/komunisme (yang mematikan inisiatif dan kreativitas individu serta tidak sesuai dengan jiwa kekeluargaan bangsa) sama-sama tidak cocok diterapkan murni di Indonesia. Ekonomi Pancasila karena itu dirumuskan sebagai jalan tengah (mixed system) yang khas Indonesia, dengan penekanan pada asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 — berbeda dari market socialism di negara lain karena berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Ekonomi Islam sebagai "Sistem Sendiri": Relevansinya dengan Posisi Ekonomi Pancasila

Salah satu tesis penting dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah bahwa ekonomi Islam bukan sekadar modifikasi atau kombinasi eklektik dari kapitalisme dan sosialisme, melainkan sistem tersendiri (sui generis) yang berdiri di atas basis epistemologis yang berbeda — yakni wahyu dan syariah — bukan sekadar hasil tawar-menawar ideologis antara dua sistem sekuler yang telah ada. Menurut al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah sistem yang berbeda dari sistem-sistem yang ada saat ini, baik yang berorientasi kanan (materialis-kapitalis) maupun kiri (sosialis), karena ia berpijak pada teladan yang telah diterapkan Rasulullah ﷺ 14 abad lampau.

Sejarawan pemikiran ekonomi mencatat bahwa sejak awal abad ke-20, terdapat kecenderungan sebagian pemikir Muslim — termasuk tokoh Indonesia seperti H.O.S. Tjokroaminoto (dengan karyanya Sosialisme Islam) dan Sjafruddin Prawiranegara (dengan istilah "sosialisme religius") — untuk mendekatkan Islam dengan sosialisme, sebagai reaksi atas pengalaman kolonialisme yang identik dengan kapitalisme Barat. Namun pandangan ini dibantah oleh sejumlah sarjana lain, termasuk Maxime Rodinson, yang menyatakan justru dunia Islam secara historis dekat dengan praktik kapitalisme sejak periode awal (Mekah sebagai masyarakat dagang). Perdebatan ini justru menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak dapat direduksi menjadi salah satu dari dua kutub tersebut — ia adalah sistem yang berdiri sendiri dengan basis dan tujuannya sendiri.

Relevansinya dengan Ekonomi Pancasila justru terletak di titik ini: Ekonomi Pancasila pun secara konseptual diposisikan bukan sekadar hasil kompromi kapitalisme-sosialisme, melainkan sistem yang berdiri di atas basis nilainya sendiri — kelima sila Pancasila, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi. Namun ada catatan kritis penting: jika konsep ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam tidak memiliki kejelasan tataran konseptual dan operasional yang kokoh, keduanya berisiko "tenggelam" kembali ke salah satu sistem yang sudah mapan (misalnya sosialisme, atau bahkan menjelma crony capitalism yang berkedok kekeluargaan). Ini menjadi tantangan bersama bagi kedua sistem untuk terus memperkuat kerangka konseptual dan kelembagaannya secara mandiri.

D. Titik-Titik Persamaan Mendasar: Moralitas, Keadilan, dan Penolakan Eksploitasi

Meski berbeda sumber epistemologis, ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila bertemu pada beberapa titik fundamental:

1. Moralitas sebagai basis, bukan pelengkap — keduanya menolak pemisahan antara aktivitas ekonomi dan nilai moral-spiritual. Ekonomi Islam menempatkan moral, keadilan, dan keberkahan sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi, memandang harta bukan sebagai kepemilikan mutlak manusia melainkan titipan Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab — sebuah cara pandang yang sejalan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Ekonomi Pancasila yang menjiwai seluruh perilaku ekonomi.

2. Keadilan distributif — kedua sistem sama-sama mengoreksi kecenderungan pasar bebas murni yang berpotensi melahirkan ketimpangan sosial akibat orientasi utama pada profit dan akumulasi modal, dengan menghadirkan instrumen redistribusi (zakat/ZISWAF dalam Islam; koperasi dan demokrasi ekonomi dalam Pancasila).

3. Penolakan eksploitasi — keduanya menolak sistem yang memperlakukan pelaku ekonomi lemah (buruh, konsumen, usaha kecil) sebagai objek eksploitasi demi keuntungan pihak yang lebih kuat. Sistem kapitalisme dan sosialisme dinilai lebih mengutamakan keuntungan dengan cara yang eksploitatif atas sumber daya ekonomi, sehingga sering merugikan kelompok masyarakat tertentu — kritik yang menjadi titik tolak bersama bagi ekonomi Islam maupun Ekonomi Pancasila dalam merumuskan alternatifnya.

4. Posisi tengah negara — keduanya menempatkan negara pada posisi moderat: bukan absen sepenuhnya (seperti kapitalisme laissez-faire) maupun mendominasi penuh (seperti sosialisme-komunisme), melainkan hadir untuk menjamin keadilan tanpa menghapus kepemilikan dan inisiatif individu.

E. Perbedaan Epistemologis dan Cara Mengharmonikannya

Betapapun banyak titik temu, terdapat perbedaan epistemologis mendasar yang tidak bisa diabaikan:

• Sumber norma: Ekonomi Islam bersumber langsung dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) yang bersifat tetap (tsawabit) dan berlaku universal bagi umat Islam di mana pun. Ekonomi Pancasila bersumber dari kesepakatan konstitusional bangsa Indonesia yang bersifat plural-inklusif, dirumuskan melalui proses politik-historis (sidang BPUPKI-PPKI 1945), sehingga tidak merujuk pada satu kitab suci tertentu meski tetap berlandaskan nilai ketuhanan.

• Cakupan keberlakuan: Norma ekonomi Islam (misalnya kewajiban zakat, larangan riba) mengikat secara religius bagi umat Muslim, sementara norma Ekonomi Pancasila mengikat secara konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama.

• Sifat otoritas: Islam menetapkan sistem adab dan akhlak yang menggarisbawahi setiap sistem ekonomi-politik yang didirikan masyarakat Muslim, tanpa menentukan satu bentuk sistem ekonomi-politik yang baku dan final — sejarah Islam sendiri mencatat beragam ragam sistem ekonomi-politik dari masa ke masa (dari ekonomi komoditas skala kecil di Mekah-Madinah hingga sistem feodal-prebendal era Kesultanan). Ekonomi Pancasila, sebaliknya, terikat pada tafsir final konstitusional (UUD 1945 Pasal 33) yang relatif tetap sebagai rujukan hukum positif.

Cara mengharmonikannya: perbedaan ini dapat didamaikan melalui pembedaan level: pada level tujuan (maqashid/cita-cita), keduanya bertemu pada keadilan, kesejahteraan, dan penolakan eksploitasi — sehingga dapat dirumuskan sebagai satu visi bersama. Pada level norma operasional, keduanya dibiarkan berjalan pada ranahnya masing-masing: syariah mengikat secara personal-religius bagi umat Muslim yang menjalankannya, sementara hukum ekonomi Pancasila (UUD 1945 dan peraturan turunannya) mengikat secara publik-konstitusional bagi seluruh warga negara. Sistem Ekonomi Pancasila Islam, sebagai kerangka terpadu, tidak berusaha melebur syariah ke dalam hukum positif secara paksa, melainkan menjadikan nilai-nilai Islam (melalui saluran konstitusional yang sah, seperti UU Perbankan Syariah atau UU Zakat) sebagai salah satu sumber pengayaan bagi sistem ekonomi nasional yang tetap berlandaskan Pancasila sebagai payung bersama.

---

Sumber rujukan: Yusuf al-Qardhawi, dikutip dalam Ekonomi Islam: Jalan Tengah di Antara Kapitalisme dan Sosialisme (Sindonews Kalam); Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, dan Islam (Jurnal JIMB, Universitas Negeri Gorontalo); Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis) (Jurnal Ekonomi Islam STIE AAS); Ekonomi Syariah: Bergerak Menuju Kapitalisme Religius? (Jurnal JCoB, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta); Choirul Huda, Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam Islam), Jurnal Economica UIN Walisongo, Vol. VII/2016; Syed Farid Alatas, Sosialisme, Kapitalisme dan Islam; Sistem Kapitalisme dan Sosialisme: Sebuah Tinjauan dan Kritik Ekonomi Islam (Jurnal Multiplier, Universitas Pancasakti Tegal); Analisis Perbandingan Ekonomi Islam dengan Kapitalisme (Al-Afkar Journal); Maxime Rodinson, Islam and Capitalism; UUD 1945 Pasal 33.