Bab 3 : SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

 # BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

## A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Ekonomi Nusantara sebelum dan sesudah kedatangan Islam tidak pernah tumbuh di ruang kosong. Ia berkembang dari perpaduan sistem adat lokal — yang telah mengenal pola kepemilikan komunal, sistem barter, dan norma sosial pengaturan sumber daya (seperti tanah ulayat, subak, dan lumbung desa) — dengan nilai-nilai ekonomi yang dibawa Islam melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi.

Islam masuk ke Nusantara bukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui jalur niaga di pesisir-pesisir strategis seperti Aceh, Malaka, Gresik, dan Demak. Karena jalur masuknya adalah perdagangan, nilai-nilai etika bisnis Islam — kejujuran, larangan riba, dan keadilan dalam transaksi — sejak awal telah bersenyawa dengan praktik ekonomi masyarakat pribumi, tanpa menghapus struktur adat yang sudah mapan. Inilah yang melahirkan corak khas ekonomi Nusantara: sinkretisme antara *hukum adat* (yang mengatur harmoni kolektif dan hubungan manusia dengan alam) dan *syariat Islam* (yang mengatur halal-haram dan keadilan transaksi), sebuah pertemuan yang kemudian dikenal dalam kajian budaya sebagai semangat "Islam Nusantara" — Islam yang berdialog dengan kearifan lokal, bukan menggantikannya secara total.

## B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

**Gotong royong** adalah salah satu nilai adat Nusantara yang paling mengakar, merujuk pada praktik kerja bersama tanpa pamrih individual untuk kepentingan komunitas — mulai dari membangun rumah, mengelola sawah, hingga upacara adat. Nilai ini oleh Soekarno bahkan diangkat menjadi inti dari seluruh sila Pancasila dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, di mana ia menyebut gotong royong sebagai "paham dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan" dan menjadikannya sebagai *Eka Sila* — pemerasan dari kelima sila menjadi satu prinsip pemersatu.

Dalam Islam, nilai yang setara dan memperkuat gotong royong adalah **ta'awun** (tolong-menolong), yang berlandaskan firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2: perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ta'awun dalam ranah ekonomi terwujud melalui berbagai institusi klasik seperti *syirkah* (kongsi dagang), *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga), dan kolektivitas dalam pengelolaan zakat.

Pertemuan gotong royong dan ta'awun bukan kebetulan sejarah, melainkan konvergensi nilai: keduanya menempatkan solidaritas kolektif di atas individualisme ekonomi, dan menjadi fondasi budaya bagi lahirnya institusi ekonomi berbasis kekeluargaan di Indonesia, seperti koperasi, yang kelak dirumuskan sebagai "soko guru perekonomian nasional" dalam Pasal 33 UUD 1945.

## C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Periode 1908–1945 menandai transformasi kesadaran bangsa Indonesia dari perlawanan lokal-sporadis menjadi pergerakan nasional yang terorganisasi, dan organisasi-organisasi berbasis Islam memainkan peran perintis dalam proses ini — termasuk dalam ranah ekonomi.

Cikal bakalnya adalah **Sarekat Dagang Islam (SDI)**, yang didirikan oleh H. Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905 sebagai respons atas tekanan ekonomi kolonial yang memberikan keleluasaan bagi pedagang Tionghoa untuk memonopoli bahan baku batik, sehingga pedagang pribumi Muslim terhimpit secara ekonomi. SDI lahir dari kesadaran bahwa kebijakan politik dan pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh penguasaan pasar dan ekonomi — sebuah pemahaman yang kelak mendorong transformasinya menjadi gerakan yang lebih luas dari sekadar ekonomi menuju gerakan politik dan sosial.

Pada 10 September 1912, di bawah kepemimpinan H.O.S. Cokroaminoto, SDI bermetamorfosis menjadi **Sarekat Islam (SI)**, dengan menghilangkan kata "Dagang" untuk memperluas cakupan perjuangan dari sekadar ekonomi menjadi gerakan kebangsaan yang mencakup basis massa multikelas — pedagang, petani, buruh, dan ulama — sehingga menciptakan ruang dialog lintas kelompok yang sebelumnya terpisah. Warisan penting dari fase ini adalah pembuktian bahwa kesadaran ekonomi (perlawanan terhadap ketidakadilan struktural dalam perdagangan) dapat menjadi pintu masuk bagi kesadaran kebangsaan yang lebih luas — pola yang kemudian terulang dalam pergerakan nasional lainnya hingga proklamasi kemerdekaan 1945.

## D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Kebangkitan Nasional 1908 (ditandai berdirinya Budi Utomo) dan pergerakan-pergerakan sesudahnya tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan kesadaran keislaman pada awal abad ke-20, yang oleh sejarawan dipandang sebagai refleksi dari posisi dan fungsi agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat itu. Nilai tauhid — pengesaan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuasaan dan kebenaran tertinggi — memberikan legitimasi moral bagi perlawanan terhadap penjajahan, karena penindasan kolonial dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan Ilahi yang menaungi seluruh manusia setara.

Nilai kebersamaan yang tumbuh pada masa ini bukan sekadar taktik politik untuk menghadapi kolonialisme, melainkan ekspresi dari kesadaran bahwa perjuangan ekonomi, politik, dan pemikiran (Islam) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semangat ini terlihat jelas dalam gerakan Sarekat Islam, yang meletakkan dasar perjuangannya di atas tiga asas: asas agama Islam, asas kerakyatan, dan asas sosial-ekonomi — sebuah kombinasi yang menunjukkan bahwa kebangkitan nasional pada dasarnya adalah kebangkitan tauhid (kesadaran ketuhanan yang menuntut keadilan) yang berpadu dengan kebangkitan kolektif (kesadaran kebersamaan sebagai satu bangsa yang tertindas bersama).

## E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

Tiga organisasi Islam besar — Sarekat Dagang Islam/Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama — masing-masing memberi kontribusi khas dalam membentuk fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia:

**Sarekat Dagang Islam/Sarekat Islam**, sebagaimana diuraikan di atas, meletakkan tujuan awal organisasinya secara eksplisit meliputi: memajukan perdagangan pribumi, memberi pertolongan kepada anggota yang mengalami kesulitan (mirip usaha koperasi), memajukan kecerdasan rakyat sesuai ajaran agama, serta memajukan agama Islam. Fungsi "pertolongan kepada anggota yang kesulitan" ini merupakan cikal bakal semangat perkoperasian di Indonesia — jauh sebelum koperasi diformalkan secara hukum.

**Muhammadiyah**, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912, mengembangkan gerakan ekonomi umat yang dilandasi teologi Al-Ma'un — penekanan pada kepedulian terhadap fakir miskin dan anak yatim sebagai wujud nyata keberagamaan, bukan sekadar ritual. Dari fondasi ini, Muhammadiyah secara historis dan kontemporer mengembangkan berbagai instrumen ekonomi kerakyatan: koperasi di berbagai tingkatan organisasi, Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM), serta lembaga keuangan mikro-syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), yang seluruhnya diarahkan untuk memperkuat ekonomi umat berbasis kekeluargaan dan pemberdayaan usaha kecil-menengah.

**Nahdlatul Ulama (NU)**, yang tumbuh dari basis pesantren dan tradisi keulamaan, memberi kontribusi khas melalui penguatan ekonomi berbasis komunitas akar rumput — pesantren sebagai pusat ekonomi lokal, tradisi bagi hasil dalam pertanian yang sesuai fikih muamalah, serta kemudian pengembangan lembaga keuangan syariah dan koperasi pesantren sebagai wujud kontekstualisasi nilai fikih klasik ke dalam kebutuhan ekonomi modern.

Ketiga organisasi ini, meski berbeda pendekatan (SDI/SI lebih berorientasi pergerakan politik-dagang, Muhammadiyah lebih berorientasi modernisme dan kelembagaan formal, NU lebih berorientasi tradisi pesantren dan akar rumput), sama-sama meletakkan fondasi penting bagi ekonomi kerakyatan Indonesia: ekonomi yang digerakkan dari, oleh, dan untuk rakyat kecil, dengan nilai keagamaan sebagai penggerak moralnya — sebuah warisan yang kelak turut membentuk semangat Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian berasaskan kekeluargaan.

---

**Sumber rujukan**: *Sarekat Dagang Islam: Kemandirian Ekonomi Islam di Bawah Tekanan* (Jurnal FEB Universitas Brawijaya); *Sarekat Islam sebagai Gerakan Islam: Transformasi...* (Repository UIN SSC); *Keteladanan Sarekat Islam: Pelopor Gerakan Nasionalis dan Ekonomi Kerakyatan* (readmore.id, 2025); *Sejarah Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)* (buguruku.com); *Peran Muhammadiyah dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat*; *Kontribusi Muhammadiyah terhadap Ekonomi Nasional* (klikmu.co); *Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah terhadap Pemberdayaan UKM* (ResearchGate); pidato Soekarno *Lahirnya Pancasila*, 1 Juni 1945; QS. Al-Ma'idah: 2.

Mau saya lanjutkan ke **BAB 4**, atau susun BAB 1–3 menjadi satu dokumen Word lengkap dengan daftar pustaka terkonsolidasi?