BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

 # BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

## A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Pancasila merupakan sistem nilai yang lahir dari pergumulan bangsa Indonesia sendiri — bukan impor dari ideologi kapitalisme maupun sosialisme — namun tetap terbuka terhadap nilai-nilai universal keagamaan, termasuk Islam sebagai agama mayoritas penduduknya. Titik temu paling mendasar antara Pancasila dan Islam ditemukan melalui kerangka **maqashid syariah** (tujuan-tujuan syariat).

Menurut Imam Asy-Syatibi, maqashid syariah mengandung lima prinsip pokok (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). Kajian akademik menunjukkan bahwa Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai maqashid syariah yang menjadi inti ajaran Islam, dan bahwa isi Pancasila tidak mencederai prinsip primer maqashid syariah untuk mendatangkan kemaslahatan (*mashlahah*) dan menjauhkan dari kemudaratan (*mafsadah*). Pancasila dan maqashid syariah dipandang memiliki relasi visi yang senada untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik bagi manusia.

Pandangan ini juga dikemukakan oleh ekonom syariah Adiwarman Karim, yang menyatakan bahwa Pancasila dapat dipahami sebagai **"maqashid syariah tafsiran Indonesia"** — sebuah rumusan lokal-kontekstual dari tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal. Dari korelasi ini, dapat dijabarkan lima tafsir ekonomi syariah yang sejalan dengan Ekonomi Pancasila: ekonomi tauhid (sila 1), ekonomi kemanusiaan (sila 2), ekonomi persatuan (sila 3), demokrasi ekonomi (sila 4), dan ekonomi keadilan (sila 5).

Relevansi ini bukan sekadar kemiripan tekstual, melainkan kesesuaian filosofis pada level tujuan (*maqashid*): baik Pancasila maupun maqashid syariah sama-sama berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bersama (*mashlahah 'ammah*) dan keadilan distributif, bukan pada akumulasi kekayaan segelintir pihak.

## B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Sila pertama Pancasila menjadi fondasi bagi seluruh sila lainnya, sejalan dengan posisi tauhid sebagai aksioma tertinggi dalam epistemologi ekonomi Islam. **Tauhid ekonomi** berarti bahwa seluruh aktivitas ekonomi — produksi, distribusi, dan konsumsi — dilandaskan pada pengakuan bahwa Allah adalah pemilik hakiki dari segala sesuatu di langit dan di bumi (QS. Al-Baqarah: 284; QS. Ali Imran: 189), sementara manusia hanya diberi hak penguasaan dan pemanfaatan yang bersifat sementara dan terikat amanah.

Implikasi dari konsep kepemilikan mutlak Allah ini terhadap perilaku ekonomi:

1. Kepemilikan manusia atas harta bersifat **relatif dan fungsional**, bukan absolut — sehingga penggunaannya harus sesuai kehendak Sang Pemilik sejati (halal-haram, larangan riba, larangan mubazir).

2. Harta wajib difungsikan secara sosial (melalui zakat dan sedekah) karena di dalamnya terdapat hak orang lain (QS. Adz-Dzariyat: 19).

3. Motif ekonomi tidak berhenti pada keuntungan duniawi, tetapi terikat pada pertanggungjawaban akhirat.

Ekonomi tauhid menempatkan Allah sebagai pusat orientasi (*center of value*) sehingga seluruh sila Pancasila yang lain — kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial — dijiwai oleh nilai ketuhanan ini, bukan berdiri sebagai nilai yang lepas satu sama lain.

## C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk mulia (*al-karamah al-insaniyyah*), yang dalam Islam berakar dari penegasan Al-Qur'an bahwa Allah memuliakan Bani Adam (QS. Al-Isra: 70).

Prinsip **'adl** (keadilan) dalam ekonomi Islam bukan sekadar keadilan formal (persamaan perlakuan di depan hukum), melainkan keadilan substantif yang memperhitungkan proporsi dan kebutuhan (*al-mizan*, QS. Ar-Rahman: 7-9). Dalam konteks ekonomi, prinsip ini terejawantah dalam:

- Larangan eksploitasi dalam transaksi (riba, gharar, dan penipuan);

- Kewajiban memenuhi hak pekerja secara tepat dan adil;

- Distribusi kekayaan yang tidak memusatkan harta hanya pada segelintir orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7).

Kesamaan visi antara sila kedua dan prinsip 'adl terletak pada penolakan bersama terhadap ekonomi yang memperlakukan manusia sebagai sekadar alat produksi atau objek eksploitasi — keduanya menuntut agar sistem ekonomi tunduk pada martabat manusia, bukan sebaliknya.

## D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Sila Persatuan Indonesia menekankan kesatuan bangsa di atas keberagaman suku, agama, dan golongan — sebuah nilai yang secara struktural sejalan dengan konsep **ukhuwwah** dalam Islam. Islam mengenal ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan sesama Muslim) sekaligus ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa) dan ukhuwwah basyariyyah/insaniyyah (persaudaraan sesama manusia) — jenjang solidaritas yang memungkinkan nilai persatuan dalam Islam beririsan secara luas dengan semangat kebangsaan Pancasila yang plural.

Dalam ranah ekonomi, ukhuwwah diwujudkan melalui semangat **ta'awun** (tolong-menolong) dan **syirkah** (kemitraan/kerja sama usaha), yang menolak persaingan ekonomi yang saling menjatuhkan. Frasa Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan bahkan disebut memiliki kemiripan konseptual dengan gagasan syirkah dan ta'awun dalam ekonomi Islam — keduanya menjadikan kerja sama, bukan kompetisi individualistik, sebagai basis membangun kesejahteraan bersama.

Solidaritas ekonomi lintas batas ini penting terutama dalam konteks Indonesia yang majemuk: nilai persatuan Pancasila memastikan bahwa semangat ukhuwwah tidak eksklusif bagi umat Islam saja, melainkan meluas menjadi solidaritas kebangsaan yang inklusif bagi seluruh warga negara.

## E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Sila keempat — "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" — menempatkan musyawarah mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif, sebuah prinsip yang dalam Islam dikenal sebagai **syura**.

Syura berasal dari tradisi Islam yang menekankan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan partisipasi aktif semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, dengan nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan berpendapat, dan kebaikan bersama sebagai landasannya. Prinsip syura tidak menghendaki pengambilan keputusan yang otoriter atau sepihak, melainkan proses dialogis yang menghargai kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat.

Dalam ranah ekonomi, syura diterapkan sebagai **demokrasi ekonomi**: keputusan-keputusan ekonomi strategis — kebijakan publik, pengelolaan sumber daya bersama, hingga keputusan usaha dalam bentuk syirkah — idealnya diambil melalui musyawarah para pemangku kepentingan, bukan didikte sepihak oleh pemilik modal atau penguasa. Prinsip ini sejalan dengan dasar demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945, di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat, dengan kemakmuran masyarakat — bukan kemakmuran perseorangan — sebagai tujuan utamanya. Musyawarah dalam kerangka ini juga berfungsi sebagai koreksi etis: keputusan ekonomi yang diambil secara partisipatif dan transparan lebih mungkin menghasilkan alokasi sumber daya yang adil dibanding keputusan yang diambil secara sepihak oleh kelompok berkuasa.

## F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Sila kelima — "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" — merupakan muara dari keempat sila sebelumnya, dan menemukan padanan paling konkret dalam sistem distribusi kekayaan Islam. Berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung membiarkan distribusi kekayaan mengikuti mekanisme pasar bebas (yang berisiko menimbulkan konsentrasi kekayaan), Islam menyediakan instrumen distributif yang bersifat wajib maupun anjuran, yang dikenal dengan istilah **ZISWAF**:

- **Zakat**: kewajiban mengeluarkan sebagian harta (dengan nisab dan haul tertentu) bagi yang mampu, untuk disalurkan kepada delapan golongan mustahik (QS. At-Taubah: 60). Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib dan terstruktur.

- **Infaq**: pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan umum, tanpa batasan nisab.

- **Shadaqah**: pemberian sukarela yang cakupannya lebih luas dari sekadar materi (termasuk sedekah dalam bentuk non-materi).

- **Wakaf**: penyerahan harta (biasanya aset produktif) untuk kepentingan umum secara permanen, yang hasilnya terus mengalir bagi kemaslahatan masyarakat.

Institusi ZISWAF ini menjadikan pemilik aset bertanggung jawab secara sistematis atas kesejahteraan kelompok miskin, sehingga sebagian kalangan berpendapat model *welfare state* konvensional (yang bertumpu pada pajak dan belanja negara semata) tidak lagi sepenuhnya diperlukan jika ZISWAF dikelola optimal. Ekonomi Islam secara eksplisit menolak konsentrasi kekayaan hanya berputar pada segelintir orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7) — sebuah tujuan yang identik dengan cita-cita keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila.

Persoalan Indonesia saat ini bukan semata rendahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan kualitas pertumbuhan itu sendiri — di mana pertumbuhan sering terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses modal dan teknologi, sementara UMKM yang mendominasi tenaga kerja justru berkontribusi rendah terhadap perekonomian nasional. Di titik inilah instrumen ZISWAF, dipadukan dengan semangat keadilan sosial Pancasila, ditawarkan sebagai jalan keluar struktural atas ketimpangan tersebut — bukan sekadar filantropi karitatif, melainkan mekanisme redistribusi yang built-in dalam sistem ekonomi itu sendiri.

---

**Sumber rujukan**: Al-Syatibi (dalam Al-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*); Adiwarman Karim (dikutip dalam Hendri Tanjung, *Ekonomi Syariah dan Pancasila*, 2022); jurnal *Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila* (Jurnal JESI, Al-Ma'had); *Reflection of Maqashid Syariah and Islamic Studies on Economic Development* (Jurnal Tawassuth, UIN Sumatera Utara); *Titik Temu Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila* (CNBC Indonesia, 2026); skripsi *Konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila* (Repository UIN Suska); serta kajian tentang implementasi syura dalam demokrasi Pancasila (UINSA Digilib; e-Journal Metro Univ). Ayat-ayat Al-Qur'an dirujuk langsung: QS. Al-Baqarah: 284; QS. Ali Imran: 189; QS. Adz-Dzariyat: 19; QS. Al-Isra: 70; QS. Ar-Rahman: 7-9; QS. Al-Hasyr: 7; QS. At-Taubah: 60.