BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

 # BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

## A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal Indonesia saat ini (APBN) bertumpu pada pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, dilengkapi penerimaan bukan pajak dan pembiayaan (termasuk utang). Sistem ini pada dasarnya sekuler-modern dalam struktur maupun landasannya, meski secara substansi tetap dijiwai asas keadilan sosial Pancasila melalui prinsip pajak progresif dan alokasi belanja untuk kesejahteraan rakyat.

Sistem fiskal Islam klasik, sebaliknya, dibangun di atas kelembagaan **Baitul Mal** dengan sumber pendapatan yang telah ditetapkan syariat: zakat, kharaj (pajak tanah produktif), jizyah, fai', ghanimah, dan usyur — seluruhnya bersifat tetap dan telah ditentukan nash, berbeda dari pajak modern yang bersifat fleksibel dan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah. Titik temu keduanya terletak pada tujuan akhir: baik sistem fiskal Pancasila maupun Islam sama-sama diarahkan untuk membiayai kemaslahatan publik dan mewujudkan keadilan distributif — perbedaannya terletak pada sumber legitimasi (konsensus konstitusional vs. nash syariat) dan fleksibilitas instrumennya.

## B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Dalam konsep hukum Islam klasik, **dharibah** (pajak) dipahami sebagai kewajiban yang bersifat temporer — diwajibkan hanya ketika Baitul Mal kosong atau kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan wajib negara, dan dihapuskan kembali ketika kas negara sudah terisi. Pajak dalam pengertian ini hanya dipungut dari kaum Muslim yang mampu (kaya), dibatasi jumlahnya sesuai kebutuhan riil, dan tidak boleh melebihi apa yang diperlukan — berbeda secara fundamental dari pajak modern yang bersifat kontinu, permanen, dan dipungut dari seluruh warga negara tanpa memandang agama.

Realitas fiskal Indonesia saat ini menghadirkan apa yang oleh sejumlah peneliti disebut sebagai **dualisme kewajiban fiskal**: umat Islam Indonesia harus menunaikan zakat sebagai kewajiban agama sekaligus membayar pajak sebagai kewajiban kewarganegaraan, karena Indonesia memposisikan zakat sebagai instrumen sosial-filantropis yang dikelola BAZNAS/LAZ, bukan sebagai bagian dari instrumen fiskal utama negara. Dualisme ini menimbulkan beban ganda dan pertanyaan mendasar: apakah zakat dapat dianggap sebagai pengurang, bahkan pengganti, kewajiban pajak? Sebagai perbandingan, Malaysia menawarkan model yang lebih integratif — zakat ditempatkan dalam posisi formal di bawah otoritas agama tingkat negara bagian, dengan pembayaran zakat dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak dalam sistem perpajakan nasional, sehingga masyarakat Muslim merasa lebih terakomodasi. Sejumlah pemikir ekonomi Islam mengusulkan agar Indonesia mengadopsi pendekatan serupa: menjadikan zakat sebagai kredit pajak penuh pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sehingga kaum Muslim tidak dibebani dua kewajiban pungutan atas satu sumber harta yang sama.

Dalam konteks negara berkonstitusi Pancasila yang plural, penyelesaian dualisme ini memerlukan kehati-hatian: kebijakan insentif zakat-sebagai-pengurang-pajak (sebagaimana telah sebagian diakomodasi UU Pajak Penghasilan Indonesia) dapat menjadi jalan tengah yang menghormati kewajiban agama umat Islam tanpa mengubah struktur fiskal negara yang bersifat konstitusional-inklusif bagi seluruh warga negara.

## C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Landasan filosofis pengelolaan Baitul Mal berbeda mendasar dari APBN modern: seluruh pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal harus mengikuti ketentuan syariat yang ditetapkan melalui Al-Qur'an, Sunnah, ijma sahabat, dan ijtihad yang sah, sehingga negara tidak memiliki kebebasan mutlak menentukan sumber pemasukan maupun alokasi pengeluaran — berbeda dari sistem APBN modern di mana pemerintah memiliki kewenangan menciptakan jenis pajak baru, mengubah tarif, menambah utang negara, atau mengalihkan pos anggaran selama mendapat legitimasi hukum dan politik.

Meski berbeda landasan filosofis, **tujuan substantif** kedua sistem pengeluaran negara ini dapat disatukan dalam kerangka Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: pengeluaran negara — baik dari APBN maupun jika ada porsi dana zakat yang dikelola negara — diarahkan pada kemaslahatan publik yang sejalan dengan maqashid syariah (dibahas Bab 2 dan 6) sekaligus keadilan sosial Pancasila. Orientasi negara dalam perspektif ini bukanlah menjadikan rakyat sebagai objek yang terus-menerus dibebani pungutan, melainkan sebagai amanah yang harus dipenuhi hak-haknya — sebuah prinsip yang relevan bagi reformasi tata kelola APBN Indonesia ke arah yang lebih responsif terhadap kebutuhan dasar rakyat, bukan sekadar target penyerapan anggaran administratif.

## D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Sebagaimana dibahas pada Bab 6 dan 10, instrumen fiskal Islam — zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kharaj — dirancang secara struktural untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, berbeda dari pajak konvensional yang bersifat netral distribusi (dipungut dari semua golongan pendapatan dengan tujuan pembiayaan negara secara umum). Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan langsung dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sementara wakaf dimanfaatkan untuk proyek-proyek sosial dan ekonomi produktif jangka panjang.

Solusi integratif yang diusulkan sejumlah kajian kontemporer adalah **sinergi**, bukan substitusi, antara instrumen fiskal negara (pajak, APBN) dengan instrumen fiskal Islam (zakat, wakaf): pajak progresif tetap menjadi tulang punggung pembiayaan negara secara umum sesuai asas keadilan sosial Pancasila, sementara zakat dan wakaf difungsikan sebagai instrumen pelengkap yang secara khusus menyasar pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat — pemerintah dapat mengintegrasikan sistem zakat dan wakaf dalam kebijakan ekonomi nasional, misalnya melalui subsidi berbasis zakat untuk kebutuhan dasar atau program investasi berbasis wakaf produktif, tanpa harus mengubah struktur fiskal negara secara radikal.

## E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

**Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur** (negeri yang baik/makmur di bawah naungan ampunan Tuhan) merujuk pada firman Allah dalam QS. Saba' ayat 15, yang menggambarkan cita-cita negeri ideal: kemakmuran material yang berpadu dengan keberkahan spiritual — sebuah visi yang sering dijadikan rujukan normatif bagi cita-cita kesejahteraan bernegara dalam wacana ekonomi Islam Indonesia.

Konstruksi sistem fiskal nasional yang menuju cita-cita ini memerlukan tiga elemen: (1) **kejujuran dan transparansi** pengelolaan keuangan negara (sejalan dengan prinsip amanah dalam etika bisnis Islam pada bab pendahuluan), (2) **keadilan distribusi** beban dan manfaat fiskal antargolongan pendapatan (sejalan dengan prinsip 'adl wa ihsan pada Bab 5), dan (3) **orientasi kemaslahatan**, bukan sekadar legalitas prosedural, dalam setiap kebijakan penerimaan dan belanja negara (sejalan dengan maslahah mursalah pada Bab 8). Ketiga elemen ini menjembatani nilai fiskal Islam (dharibah sebagai beban temporer yang adil) dengan cita-cita fiskal Pancasila (keadilan sosial melalui APBN) menuju satu visi bersama: negara yang makmur secara material sekaligus diberkahi secara moral-spiritual.

## F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Berdasarkan seluruh uraian Bab 11, dapat dirumuskan beberapa arah reformasi fiskal yang mengintegrasikan nilai Islam dan Pancasila:

1. **Integrasi zakat sebagai kredit pajak** — mengikuti model Malaysia, agar dualisme kewajiban fiskal umat Islam (poin B) dapat diselesaikan tanpa mengorbankan struktur pajak yang berlaku bagi seluruh warga negara.

2. **Optimalisasi wakaf produktif dan ZISWAF** sebagai sumber pembiayaan pembangunan alternatif di luar utang negara, sebagaimana dibahas pada Bab 10.

3. **Redefinisi orientasi belanja negara** dari sekadar penyerapan anggaran administratif menuju pemenuhan amanah kesejahteraan rakyat, sejalan dengan prinsip Baitul Mal maupun keadilan sosial Pancasila.

4. **Penguatan kelembagaan pengawasan fiskal** (semacam fungsi hisbah modern, dibahas Bab 6 dan 9) untuk memastikan penerimaan dan belanja negara — baik dari pajak, zakat, maupun wakaf — benar-benar sampai pada kemaslahatan publik yang dituju, bukan terjebak inefisiensi birokrasi atau kebocoran anggaran.

Reformasi menuju **negara kesejahteraan Islami-Pancasilais** ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan struktur fiskal konstitusional Indonesia dengan sistem Baitul Mal klasik secara utuh — sebuah langkah yang tidak realistis dan berpotensi mengabaikan pluralitas bangsa — melainkan untuk memperkaya sistem fiskal nasional yang ada dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan yang telah teruji dalam tradisi fiskal Islam, sembari tetap berpijak pada payung konstitusional Pancasila yang menaungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

---

**Sumber rujukan**: *Perbandingan Sistem Pajak dan Zakat Indonesia-Malaysia* (Jurnal LABATILA, IAINU Kebumen, mengutip Monzer Kahf 1989); *Pajak Menurut Islam* (Jurnal Infestasi, Universitas Trunojoyo); Gusfahmi Arifin, *Pajak Menurut Syari'ah* (Universitas Indonesia); *Konsep Pajak dalam Hukum Islam* (Jurnal Amwaluna, 2017); *Baitul Mal versus APBN* (Ahmad Sastra, 2026); *Dari Pajak Menuju Ri'ayah: Perspektif Islam atas Pengelolaan Keuangan Negara* (Radar Indonesia News, mengutip Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*); Jurnal Pendidikan IPS Vol. 15 No. 3 (dualisme kewajiban fiskal umat Islam); Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*; QS. Saba': 15 (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur); UUD 1945 Pasal 33; UU tentang Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Penghasilan Indonesia.