Bab1 : hakikat manusia dalam sistem ekonomi pancasila dan islm

# BAB 1: HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

## A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

Dalam kedua sistem ini, manusia tidak diposisikan sebagai objek pasif yang hanya digerakkan oleh mekanisme pasar, melainkan sebagai **subjek** yang aktif menentukan arah kehidupan ekonominya, dengan tanggung jawab moral melekat pada setiap pilihannya.

**Perspektif Pancasila** — Ekonomi Pancasila, sebagaimana dirumuskan Mubyarto, menolak pandangan bahwa manusia hanya digerakkan oleh insting ekonomi semata. Roda perekonomian dalam pandangan ini digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral sekaligus, di mana asas Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar moral dari perilaku ekonomi manusia Indonesia. Manusia sebagai subjek ekonomi Pancasila mencari keseimbangan antara kehidupan sebagai pribadi dan kehidupan sebagai warga masyarakat/negara, antara kehidupan materi dan kehidupan rohani — bukan individu yang terisolasi dari komunitasnya (Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, 1988).

**Perspektif Islam** — Manusia sebagai subjek ekonomi dalam Islam bertindak di bawah bimbingan syariat, bukan semata dorongan kepentingan pribadi. Konsep ini mengacu pada perilaku manusia ekonomi yang dibimbing oleh ketentuan syariat Islam (Hoetoro, 2017:186). Subjektivitas manusia di sini tidak dilepaskan dari kesadaran teologis: setiap tindakan ekonomi adalah bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah.

**Titik temu**: kedua sistem sama-sama menolak reduksi manusia menjadi sekadar kalkulator untung-rugi (asumsi *homo economicus* murni ala ekonomi neoklasik), dan sama-sama menempatkan dimensi moral-spiritual sebagai bagian tak terpisahkan dari rasionalitas ekonomi manusia.

## B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

**Homo Economicus** adalah model manusia ekonomi konvensional: individu rasional yang memaksimalkan kepuasan/keuntungan pribadi (*self-interest*), berorientasi material, dan bertindak lepas dari pertimbangan moral-religius. Banyak ekonom Muslim tidak puas dengan konsep ini karena ia berhenti pada dimensi material dan meniadakan aspek non-material serta ketuhanan, sehingga mempersempit konsep manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

**Homo Islamicus** hadir sebagai kritik sekaligus rekonstruksi atas model tersebut. Konsepnya berawal dari pandangan Islam bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, memiliki tubuh, akal, ruh, dan jiwa, serta keberadaannya di muka bumi adalah sebagai wakil Tuhan sehingga segala tindakannya — termasuk dalam ekonomi — harus sesuai ajaran-Nya. Homo Islamicus mencari keuntungan tetapi dengan kendala moral, religi, dan pengawasan sosial. Naqvi menyebut manusia dalam ekonomi Islam sebagai makhluk **teomorfik** — mencerminkan sifat-sifat Ilahi dalam batas kemanusiaannya — dengan orientasi yang tidak hanya mementingkan dunia namun berorientasi pada kehidupan akhirat (falah) [Naqvi, 2003]. Homo Islamicus dibangun di atas aksioma tauhid, keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas, tanggung jawab, dan keadilan.

**Manusia Pancasila** merupakan sintesis yang khas Indonesia. Manusia Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa digambarkan bukan hanya sebagai homo-economicus, melainkan sekaligus homo-metafisikus dan homo-mysticus (Mangunpranoto, 1981). Menurut Mubyarto (1988), dalam Ekonomi Pancasila manusia tidak dilihat semata dari insting ekonominya, tetapi sebagai manusia yang utuh.

**Sintesis integratif**: ketiga model dapat dipetakan sebagai spektrum penambahan dimensi —

- *Homo economicus* → dimensi rasional-material saja;

- *Homo Islamicus* → menambahkan dimensi teologis-syariah yang mengikat rasionalitas pada wahyu;

- *Manusia Pancasila* → menambahkan dimensi kultural-kolektif Indonesia (kekeluargaan, gotong royong) di atas landasan ketuhanan yang bersifat lebih inklusif (tidak merujuk pada satu syariat agama tertentu, tetapi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menaungi pluralitas agama).

Sistem Ekonomi Pancasila Islam, sebagai konstruksi integratif, mengambil kekuatan homo Islamicus (kepastian sumber normatif dari wahyu) dan mengawinkannya dengan manusia Pancasila (kerangka kebangsaan yang plural dan berkeadilan sosial), sehingga terbentuk manusia ekonomi yang religius sekaligus berjiwa kebangsaan.

## C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

**Khalifah fil ardh** (wakil/pengelola di muka bumi) adalah konsep sentral antropologi Islam, bersumber dari penegasan Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30) dan bumi beserta isinya ditundukkan untuknya sebagai amanah, bukan kepemilikan mutlak (QS. Al-An'am: 165; QS. Fathir: 39). Implikasi ekonominya:

1. Sumber daya alam adalah titipan Allah, sehingga pengelolaannya terikat pada prinsip keberlanjutan dan larangan kerusakan (*fasad*).

2. Kepemilikan harta bersifat fungsional-relatif, bukan absolut — pemilik sejati adalah Allah, manusia hanya pemegang amanah.

3. Tanggung jawab ekonomi bersifat vertikal (kepada Allah) sekaligus horizontal (kepada sesama manusia dan alam).

**Warga negara Pancasila** memikul tanggung jawab yang secara struktural sejalan: setiap warga negara terikat pada sila-sila Pancasila, terutama Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kesediaan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa, dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia — termasuk pengusaha dan orang-orang kaya — dipandang sebagai potensi moral yang besar dalam menggerakkan ekonomi.

**Tanggung jawab bersama**: konsep khalifah fil ardh memberi *dasar teologis-transenden* atas tanggung jawab ekonomi (pertanggungjawaban kepada Allah di akhirat), sementara status warga negara Pancasila memberi *dasar konstitusional-imanen* (pertanggungjawaban kepada sesama warga bangsa melalui hukum dan etika publik). Sintesis keduanya menghasilkan manusia ekonomi yang bertanggung jawab pada dua tataran sekaligus — ilahiah dan kebangsaan — tanpa saling meniadakan.

## D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

Baik Pancasila maupun Islam menolak dua ekstrem: individualisme liberal-kapitalistik yang mengagungkan kepentingan pribadi, dan kolektivisme sosialis yang menenggelamkan individu ke dalam negara/kolektif.

**Dalam Ekonomi Pancasila** — masyarakat Pancasila mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga masyarakat/negara, sebagai jalan tengah di antara dua teori besar (kapitalisme dan sosialisme). Sejak dipopulerkan Emil Salim pada 1967 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mubyarto pada 1980-an, ekonomi Pancasila memang dirancang sebagai sistem yang menjembatani dua kutub besar tersebut. Instrumen keseimbangannya adalah koperasi, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi.

**Dalam Islam** — keseimbangan (*al-mizan* atau *tawazun*) adalah aksioma dasar homo Islamicus: kepentingan individu (kepemilikan pribadi, kebebasan berusaha) diakui sah, tetapi dibatasi oleh kewajiban sosial seperti zakat, larangan riba, dan larangan penimbunan (*iktinaz*). Institusi zakat secara sistematis membuat pemilik aset bertanggung jawab atas kesejahteraan orang miskin, sehingga model *welfare state* ala ekonomi konvensional tidak lagi diperlukan dalam kerangka ini. Dimensi ilahi hadir sebagai *pengawas internal* (taqwa) yang mengarahkan kepentingan individu dan kolektif agar tidak saling meniadakan, karena keduanya sama-sama tunduk pada tujuan yang lebih tinggi: *falah* (kesejahteraan hakiki dunia-akhirat).

**Sintesis**: kepentingan individu dihormati sebagai ruang kebebasan berusaha; kepentingan kolektif dijaga melalui mekanisme redistribusi dan kekeluargaan; dan kepentingan ilahi menjadi kerangka nilai tertinggi yang mengoreksi kedua kepentingan tersebut agar tidak melampaui batas moral.

## E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

Sila pertama Pancasila — Ketuhanan Yang Maha Esa — menjadi jembatan ontologis paling langsung antara Pancasila dan Islam dalam sistem ini, karena keduanya sama-sama menempatkan realitas ketuhanan sebagai fondasi dari seluruh bangunan ekonomi, bukan sekadar pelengkap etis.

Moralitas ekonomi dalam sistem ini mencakup seluruh asas Pancasila — Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial — sebagai satu sistem ekonomi tersendiri, dengan sila Ketuhanan berfungsi sebagai landasan yang menjiwai sila-sila lainnya (bukan sekadar sila yang berdiri sendiri). Asas Ketuhanan Yang Maha Esa dipahami sebagai dasar moral perilaku ekonomi manusia Indonesia, yang diharapkan tercermin dalam kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah.

Dalam Islam, ketuhanan hadir sebagai **tauhid** — prinsip yang bahkan lebih fundamental dan spesifik: bukan hanya landasan moral, melainkan struktur epistemologis yang menentukan seluruh cara pandang tentang kepemilikan, nilai, dan tujuan ekonomi (bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan manusia hanya pengelola).

**Titik temu ontologis** terletak pada kesamaan struktur berpikir: keduanya menolak sekularisasi ekonomi yang memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai transenden. Perbedaannya bersifat gradual, bukan kontradiktif — Pancasila merumuskan Ketuhanan Yang Maha Esa secara inklusif-plural agar dapat menaungi keragaman agama bangsa Indonesia, sedangkan Islam merumuskannya secara spesifik melalui tauhid dan syariat. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Islam, titik temu ini dijadikan basis bersama: nilai ketuhanan universal dalam Pancasila menjadi ruang publik-konstitusional, sementara elaborasi tauhid dalam Islam mengisi ruang tersebut dengan kedalaman teologis dan hukum syariah bagi umat Muslim yang menjalankannya.

---

**Catatan sumber**: Uraian di atas merujuk pada karya Mubyarto (terutama *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, 1981, dan *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, 1988), pemikiran Sarino Mangunpranoto tentang manusia Pancasila (1981), konsep homo Islamicus dari Syed Nawab Haidar Naqvi (*Islam, Economics, and Society*, 2003) dan elaborasi Andriyanto Hoetoro (2017), serta ayat-ayat Al-Qur'an tentang khalifah fil ardh (QS. Al-Baqarah: 30; QS. Al-An'am: 165; QS. Fathir: 39). Jika ini untuk keperluan skripsi/tesis, saya sarankan menelusuri langsung buku-buku primer tersebut (via perpustakaan kampus atau repository seperti yang saya rujuk di atas) untuk kutipan halaman yang presisi.